Rudiadi, SH., MH Pimpin Sidang Munas Ke-4 Pengelola Prodi Ilmu Hukum PTKIN se-Indonesia, Dr. UU Nurul Huda Terpilih sebagai Ketua Umum

 

Yogyakarta — Musyawarah Nasional (Munas) Ke-4 Perkumpulan Pengelola Program Studi Ilmu Hukum PTKIN se-Indonesia yang berlangsung di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjalan sukses dan penuh semangat kolaboratif. Pada sidang pleno utama, Rudiadi, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dipercaya memimpin jalannya persidangan.

Dengan kemampuan memimpin diskusi secara komunikatif dan terarah, Rudiadi memastikan seluruh agenda musyawarah berjalan tertib dan produktif. Sidang pleno tersebut menetapkan kepengurusan baru untuk periode berikutnya, yang dipilih melalui musyawarah mufakat.

Forum secara resmi menetapkan:

Ketua: Dr. UU Nurul Huda, SHi., SH., MH., Ketua Prodi Magister Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sekretaris: Dr. Novita Dewi, Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang

Keduanya dinilai memiliki rekam jejak dan kapasitas kepemimpinan yang kuat dalam pengelolaan program studi hukum di lingkungan PTKIN.

Usai memimpin jalannya sidang, Rudiadi menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh peserta Munas.
“Alhamdulillah, Munas Ke-4 berjalan dengan sangat baik. Antusiasme dan komitmen para pengelola prodi dari berbagai daerah menunjukkan keseriusan kita dalam memperkuat mutu pendidikan hukum di PTKIN,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan pentingnya sinergi berkelanjutan antarprodi.
“Kita berharap kepengurusan baru dapat mendorong lahirnya inovasi strategis, baik dalam penguatan kurikulum, peningkatan kualitas dosen, maupun kerja sama akademik lintas kampus. PTKIN harus mampu menghadirkan lulusan hukum yang adaptif, berdaya saing, dan berintegritas,” kata Rudiadi.

Para peserta Munas menyambut baik hasil musyawarah tersebut dan menyampaikan optimisme bahwa kepemimpinan baru akan membawa asosiasi ke arah yang lebih maju, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan dunia hukum.

Munas Ke-4 ini menjadi momentum konsolidasi nasional dalam memperkuat tata kelola pendidikan hukum PTKIN, serta mempertegas peran strategis kampus-kampus Islam dalam mencetak sarjana hukum yang unggul.